Selasa, 12 Februari 2013

Walikota Batu Harus Tegas kata Ngesti D. Prasetyo, ketua Pusat Pengembangan Otonomi Daerah (PP Otoda) FH Universitas Brawijaya (UB).



Dikutip dari Radar Malang, Thursday, February 7th 2013. Posted in Politik by nadifa
HASIL klarifikasi Ombudsman RI terkait adanya maladministrasi dalam pemberian IMB (izin men dirikan bangunan) The Rayja membuat akademisi angkat suara. Ngesti D. Prasetyo, ketua Pusat Pengembangan Otonomi Daerah (PP Otoda) FH Universitas Brawijaya (UB), mengatakan, fakta maladministrasi yang dirilis Om budsman RI itu perlu disikapi pemkot Batu. ”Terjadinya mal ad mi- nis trasi merupakan sebuah cacat prosedur yang mestinya tak boleh terjadi,” ujarnya. Apalagi dampak akhirnya terjadi gejolak sosial dimasyarakat. Menurutnya, perlawanan kuat masyarakat sekitar atas pembangunan tersebut merupakan bukti nyata keteledoran yang dapat membawa akibat besar.
”Fakta sosialnya ada, ketika izin itu diberikan untuk pembangunan hotel, jelas warga angkat suara menolak,” ujar dosen fakultas hukum UB itu. Kesalahan atas dasar sengaja atau tidak tersebut, lanjut Ngesti, harus ditindaklanjuti. Pejabat terkait mesti diperiksa inspektorat. Pemkot juga harus menunjukkan keseriusannya membenahi birokrasi. Apalagi terbukti pemkot sendiri memutuskan menunda pembangunan The Rayja Resort sebelum dokumen UKL (uji kelayakan lingkungan) UPL (uji pengendalian lapangan) direvisi. Termasuk revisi struktur bangunannya. ”Artinya, pemkot telah mengakui kalau IMB awal yang dikeluarkan keliru, itu bukan hotel, tapi sejenis villa,” kata dia.
Sebagai peneliti, secara akademik dia menyarankan pemkot mempertimbangkan pemberian sanksi. Itu sebagai peringatan agar para pejabat lainnya bisa lebih berhati-hati dalam memberikan izin. ”Ketegasan Walikota harus ditunjukkan di sini,” ujarnya. Sementara, terkait penelitian PPLH (Pusat Penelitian Lingkungan Hidup) UB yang dijadikan penguat pemkot tak mencabut izin Rayja juga dikritisi akademisi Lingkungan. Rachmad Dwi Susilo, pakar Sosiologi Lingkungan UMM (Universitas Muhammadiyah Malang) menyayangkan penelitian hanya berpijak pada satu sisi saja.
Tepatnya hanya melihat dari sisi fisik. Padahal sumber  mata air itu terkait banyak hal. Utamanya lingkungan sosial, budaya, dan kultur masyarakat sekitarnya. Sedangkan Ketua PPLH UB, Suwasono Heddy, menegaskan pihaknya sama sekali tidak melakukan penelitian aspek lain. Karena memang hanya diminta bantuan meneliti sumber mata air Gemulo. Yakni hidrologi dan geolistrik. (radar)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar