Selasa, 26 Maret 2013

Pemerintah Pusat akan beri Insentif daerah Pro Lingkungan



Gagas Insentif untuk Daerah Prolingkungan
Dikutip dari Radar Batu (Ziqi) March 20, 2013
KOTA BATU- Pemerintah daerah kini tak bisa main-main melakukan pembangunan. Me reka juga harus selektif menerima investor. Karena berdasarkan aturan baru, segala bentuk pembangunan harus mempertimbangkan aspek lingkungan. Sebagai ganjarannya, pemerintah pusat mewacanakan insentif untuk daerah yang pro lingkungan. Hal itu disampaikan Profesor Dr Candra Fajri Ananda, pakar ekonomi Universitas Brawijaya (UB) dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kota Batu di Hotel Pur nama Batu, kemarin. Dia mengatakan, Batu sebagai daerah hulu Brantas jelas memegang peran penting dalam pelestarian lingkungan. Karena pelestarian daerah resapan air banyak di terdapat di Batu. Termasuk dengan sumber-sumber mata air.
”Investasi sebesar apa pun jangan sampai mengabaikan aspek lingkungan, seperti pertimbangan daerah resapan air,” ujar guru besar fakultas ekonomi dan bisnis (FEB) UB itu. Dia mencontohkan beberapa daerah yang abai terhadap pertimbangan aspek lingkungan. Seperti Jember yang pernah bekerjasama dengan Pemprov Jatim untuk membangun berbagai proyek seperti gorong- gorong dan jalan. Ternyata pembangunan itu mengabaikan daerah resapan air. Akibatnya banjir meluluh lantakkan proyek tersebut. ”Setelah itu akhirnya mulai dicamkan bahwa aspek lingkungan tak main-main, harus dipertimbangkan,” tukasnya. Lebih lanjut, pihaknya dan pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Keuangan RI mulai merancang insentif bagi daerah yang pembangunannya prolingkungan.
Artinya daerah- daerah itu akan mendapat insentif berupa dana segar untuk pembangunan dari APBN. Tentu saja setelah pemerintah pusat menilai seluruh aspek perlindungan lingkungan telah di penuhi daerah tersebut. ”Sekarang masih dalam tahap perancangan, nantinya kalau sudah terlaksana tentu sangat membantu dalam pembangunan,” tutur dia. Candra juga menambahkan perlunya Pemda meningkatkan SDM (sumber daya manusia) Kota Batu. Utamanya untuk menyambut berbagai investor. Dia mengaku pernah men dapatkan data tentang jumlah pekerja lokal di sebuah wahana wisata modern di Kota Batu, besarnya hanya 25,9 persen dari seluruh karyawan. Ini dikatakannya tidak adil. ”It’s not fair, masak nasib orang Batu akan sama dengan orang Betawi di Jakarta yang sekarang terpinggirkan,” ucapnya. (radar)
                                 

Tidak ada komentar:

Posting Komentar