Gagas Insentif untuk Daerah
Prolingkungan
Dikutip dari
Radar Batu (Ziqi) March 20, 2013
KOTA BATU- Pemerintah daerah kini tak bisa main-main
melakukan pembangunan. Me reka juga harus selektif menerima investor. Karena
berdasarkan aturan baru, segala bentuk pembangunan harus mempertimbangkan aspek
lingkungan. Sebagai ganjarannya,
pemerintah pusat mewacanakan insentif untuk daerah yang pro lingkungan. Hal itu
disampaikan Profesor Dr Candra Fajri Ananda, pakar ekonomi Universitas
Brawijaya (UB) dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kota Batu
di Hotel Pur nama Batu, kemarin. Dia mengatakan, Batu sebagai daerah hulu
Brantas jelas memegang peran penting dalam pelestarian lingkungan. Karena
pelestarian daerah resapan air banyak di terdapat di Batu. Termasuk dengan
sumber-sumber mata air.
”Investasi sebesar apa pun jangan sampai mengabaikan
aspek lingkungan, seperti pertimbangan daerah resapan air,” ujar guru besar
fakultas ekonomi dan bisnis (FEB) UB itu. Dia mencontohkan beberapa daerah yang
abai terhadap pertimbangan aspek lingkungan. Seperti Jember yang pernah
bekerjasama dengan Pemprov Jatim untuk membangun berbagai proyek seperti
gorong- gorong dan jalan. Ternyata pembangunan itu mengabaikan daerah resapan
air. Akibatnya banjir meluluh lantakkan proyek tersebut. ”Setelah itu akhirnya
mulai dicamkan bahwa aspek lingkungan tak main-main, harus dipertimbangkan,”
tukasnya. Lebih lanjut, pihaknya dan pemerintah pusat, dalam hal ini
Kementerian Keuangan RI mulai merancang insentif bagi daerah yang
pembangunannya prolingkungan.
Artinya daerah- daerah itu akan mendapat insentif
berupa dana segar untuk pembangunan dari APBN. Tentu saja setelah pemerintah
pusat menilai seluruh aspek perlindungan lingkungan telah di penuhi daerah
tersebut. ”Sekarang masih dalam tahap perancangan, nantinya kalau sudah
terlaksana tentu sangat membantu dalam pembangunan,” tutur dia. Candra juga
menambahkan perlunya Pemda meningkatkan SDM (sumber daya manusia) Kota Batu.
Utamanya untuk menyambut berbagai investor. Dia mengaku pernah men dapatkan
data tentang jumlah pekerja lokal di sebuah wahana wisata modern di Kota Batu,
besarnya hanya 25,9 persen dari seluruh karyawan. Ini dikatakannya tidak adil.
”It’s not fair, masak nasib orang Batu akan sama dengan orang Betawi di Jakarta
yang sekarang terpinggirkan,” ucapnya. (radar)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar