Sumber Gemulo Jadi Lahan
Konservasi
Rabu,
03/04/2013 11:25 WIB
Dikutip dari
Memo Arema — Kekecewaan
warga yang timbul akibat tidak hadirnya Walikota Batu, Eddy Rumpoko dalam
pertemuan Senin (1/4/2013) di Bumiaji, terbayar sudah. Beberapa perwakilan
warga 3 desa keluar dari ruangan pertemuan Bina Praja, Selasa (2/4/2013) dengan
wajah sumringah.
Hanya saja,
kali ini warga peduli sumber air ini tidak bersedia untuk diwawancarai.
”Alhamdulillah, wawancaranya langsung ke Pak Eddy (Eddy Rumpoko-red) saja,”
ujar H Rudi, koordinator warga peduli sumber air kepada Memo.
Hasil
pertemuan tertutup yang dilakukan kemarin memang melegakan masyarakat. Karena
walikota memutuskan untuk membeli lahan di sekitar mata air agar kawasan
tersebut tetap menjadi lahan konservasi dan penelitian.
Eddy Rumpoko
menjelaskan, masalah yang terjadi di kawasan Sumber Mata Air Umbul Gemulo ini
telah menjadi kajian khusus Pemkot Batu. Hal ini dilakukan untuk menyelamatkan
mata air dan lingkungan yang ada di sekitarnya.
“Artinya,
kita tidak hanya membahas tentang rencana pembangunan hotel The Rayja saja.
Tetapi kita juga mengevaluasi tentang keberadaan bangunan-bangunan lain yang
ada di sekitar Umbul Gemulo,”ujar Eddy Rumpoko, usai bertemu warga.
Ia
menjelaskan, Pemkot Batu siap bersikap tegas jika nanti keberadaan kawasan
Umbul Gemulo benar-benar dijadikan lahan konservasi dan penelitian. Untuk itu
peraturan yang menjelaskan jika kawasan Umbul Gemulo harus steril dari
keberadaan bangunan minimal dengan jarak 200 meter dari mata air, juga harus
dirubah.
Dengan
adanya perubahan regulasi itu, nantinya akan ada bangunan hotel maupun rumah
penduduk yang sudah berdiri harus direlokasi dari tempat tersebut. “Khusus
rumah-rumah penduduk yang ada di sana (kawasan Umbul Gemulo-red) akan
direlokasi dengan menggunakan dana dari pemerintah,” tambah Eddy.
Dalam jangka
waktu setahun ke depan, pemkot akan berkosentrasi dalam penyelamatan Umbul
Gemulo. Dengan kata lain, dana yang dibutuhkan untuk merealisasikan rencana
tersebut juga tidak sedikit. Setidaknya pemkot membutuhkan anggaran sekitar Rp
100 milyar untuk melaksanakannya.
Untuk itu,
walikota akan mengkoordinasikan rencana ini dengan DPRD Kota Batu, termasuk
mempertimbangkan dampak sosial yang mungkin diakibatkan dari kebijakan
tersebut. (dan)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar