TAK PUAS PENGELOLAAN DAS BRANTAS, BPK ANCAM AUDIT INVESTIGASI

Tak puas dengan hasil pelestarian dan perbaikan sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS) Brantas, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengancam akan melakukan audit investigasi pada sejumlah intansi di 16 kabupaten/kota, jika tidak ada upaya serius dan koordinasi dalam pelestarian DAS Brantas.
    Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran, Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), Karliansyah, dalam audiensi dengan Sekdaprov Jatim, Senin (6/10) mengatakan, hasil audit kinerja BPK tahun 2012-2013 menyebutkan, dana yang selama ini dialokasikan dari pemerintah pusat melalui APBN, APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota belum menunjukan hasil sebanding dengan upaya pelestarian dan perbaikan di DAS Brantas.     Padahal selama ini DAS Brantas sebagai air baku masyarakat Jawa Timur khususnya di 16 kabupaten/kota yang dilintasi.
    Atas hasil audit kinerja itu, BPK meminta KLH untuk mengkoordinasi sejumlah instansi baik pusat maupun daerah khususnya kabupaten/kota yang dilintasi sungai untuk lebih serius dalam pelestarian dan perbaikan DAS Brantas dari pencemaran. “Jika upaya tersebut tidak segera dilakukan, BPK mengancam akan melakukan audit investigasi pada instansi yang mengelola anggaran DAS Brantas. Dan sanksinya adalah pidana jika ditemukan penyelewengan,” tegasnya.
    Dikatakannya, hasil kajian KLH dan BPK menyebutkan, selama ini pencemaran di DAS Brantas 55% berasal dari limbah domestik, 15% industri dan selebihnya peternakan dan pertanian. Sebagai sungai yang menjadi bahan baku air minum sejumlah PDAM, selayaknya DAS Brantas terhindar dari pencemaran.
    Sekdaprov Jatim, Akhmad Sukardi mengatakan, terkait hasil audit BPK, Pemprov Jatim akan meminta laporan dan mengumpulkan seluruh Sekda pada 16 kabupaten yang dilintasi DAS Brantas dan semua intansi yang memeliki kewenangan dalam upaya pelestarian dan perbaikan sungai tersebut.
    Sejumlah instansi yang nantinya akan dikumpulkan, yakni BLH kabupatan/kota, Dinas PU Pengairan serta Dinas PU Cipta Karya. “Kami juga akan mengundang Balai Besar Wilayah Sungai Brantas serta semua instansi yang mempunyai tanggung jawab pada DAS Brantas,” katanya.
    Sebelumnya, temuan Ecoton dalam Ekspedisi Brantas 2014 menyebutkan, Sungai Brantas masih memiliki kemampuan self purifikasi atau kemampuan memulihkan dan menjadi harapan masyarakat, pemerintah dan swasta untuk bekerjasama memulihkan kualitas air Kali Brantas dan Kali Surabaya.
    Dalam pelaksanaan sensus ikan, Tim Ekpedisi Kali Brantas Lembaga Kajian Ekologi dan Konservasi Lahan Basah (Ecoton) menemukan fakta kalau  kondisi Kali Brantas bagian hilir di Wilayah Kali Surabaya dari Mlirip, Singkalan, Bakung pringgondani dalam kondisi membaik, fakta ini didapatkan setelah melakukan kegiatan sensus ikan bersama dengan 10 Orang nelayan dengan menaiki lima perahu kayu dan dua perahu karet.
    Kepala Peneliti Lembaga Kajian Ekologi dan Konservasi Lahan Basah (Ecoton, Riska Darmawanti mengatakan, dalam pelaksanaan sensus, jenis ikan yang ditangkap lebih beragam, ada beberapa jenis ikan yang ditangkap di Desa Singkalan beratnya mencapai mencapai 2,5 Kg.
    Bobot ikan itu diatas bobot tertinggi Ikan Rengkik yang ditangkap tahun 2012-2013 lalu, sehingga dapat disimpulkan kondisi airnya semakin baik dan dapat memberikan pertumbuhan yang optimum bagi ikan. Sebelumnya, paska kematian ikan massal pada 26 Mei 2012 lalu, praktis ikan-ikan Kali Surabaya jarang ditemukan alias langka.(jal)
Dikutip dari : http://kominfo.jatimprov.go.id/