Sengketa The Rayja Hotel VS FMPMA

Disidangkan Hakim Bersertifikasi Lingkungan

Memo —Jum'at 20-12-2013 Forum Masyarakat Pengguna Mata Air (FMPMA) Kota Batu, kembali menggelar orasi di depan PN Malang, Kamis (19/12) siang. Kedatangan puluhan FMPMA ini mengiringi sidang gugatan perdata dengan tergugat H Rudi, tokoh masyarakat Bumiaji, yang telah memperjuangkan sumber mata air Umbul Gemulo, Desa Bulukerto, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu.
Hal ini dilakukan oleh FMPMA untuk melawan pembungkam aktifis lingkungan. Mereka menganggap bahwa gugatan perdata yang ditujukan dari The Rayja Hotel kepada H Rudi merupakan pembungkaman aktivis lingkukan dan gugatan yang salah alamat. Hal itu dikarenakan gugatan kepada Haji Rudi itu sama halnya dengan menggugat seluruh warga pengguna mata air Umbul Gemulo dan forum masyarakat perduli mata air.
Sidang kali ini agenda jawaban dari pihak tergugat. Dalam sidang kali ini, tidak seperti persidangan sebelumnya dikarenakan langsung disidangkan oleh majelis hakim yang bersertifikasi lingkuangn Eddy Parulian Siregar SH MH. Sidang kembali dilanjutkan pada 9 Januari 2014 mendatang.
Setyo Eko Cahyono SH, salah satu kuasa hukum H Rudi, usai persidangan mengatakan bahwa gugatan ini sangat ironi di negara Indonesia apabila ada pengadilan yang menerima gugatan atas dasar berkirim surat ke instansi pemerintah dan lembaga negara.
“Justru penggugat yang melanggar hukum karena bersikukuh tetap melakukan kegiatan pembangunan sampai detik ini. Padahal sudah ada surat penghentian pembangunan. SETDA Kota Batu tertanggal 21 Juni 2013, surat nomer 730/1287/422.400/2013 prihal pengehentian aktifitas kegiata pembangunan pendirian hotel. Rekomendasi Kementrian Lingkungan Hidup RI tertanggal 28 Agustus 2013 no B-9430/Dep.V/LH/HK/08/2013 yang berisi 1tentang pembangunan Hotel The Rayja resort wajib memiliki dokumen Amdal dan ke 2 menyetujui penghentian sementara kegiatan pembangunan Hotel The Rayja,” ujar Setyo.
Selain itu juga adanya rekomendasi Ombudsman RI tertanggal 17 Oktober 2013. “Isinya mencabut IMB No 180/550/IMB/422.208/2012 dan IMB revisi No 180/75/422.208/2012 atas nama PT Panggon Sarkarya Sukses mandiri. Menghentikan proses pembangunan dan memberikan sanksi kepada kepala kantor pelayanan perijinan terpadu (KPPT) Kota Batu karena menyalahgunakan wewenang,” ujar Setyo.
Seperti yang diberitakan sebelumnya, Ratusan warga ini berorasi depan PN Malang, pada, Selasa (19/11) sekitar pukul 09.00. Tentunya para warga ini tidak setuju dengan diteruskannya pembangunan The Rayja Resort. Mereka menganggap bahwa pembangunan Rayja jika diteruskan akan merusak sumber mata air Umbul Gemulo.
Menurut keterangan Imam Yunanto, koordinator aksi warga, bahwa dukungan ini adalah kehendak masyarakat yang berdekatan dengan Sumber Air Umbul Gemulo. “Jelas gugatannya ini tidak masuk akal dan dibuat-buat. Kita akan melakukan pengawalan disetiap sidang dan bahkan yang datang kesini akan lebih banyak lagi,” ujar Imam.
H Rudi sama sekali tidak gentar dengan adanya gugatan perdata dari Rayja Resort. “Ini sama sekali tidak membuat langkah kita terhenti untuk memperjuangkan sumber air Umbul Gemulo. Kita malah lebih kuat dan solid. Kami semua warga dari empat desa dengan 9000 warga akan bersatu memperjuangkan Sumber Mata Air Umbul Gemulo. Warga dalam memperjuangkan ini telah mendapat dukungan dan suport dari MCW, LBH, Walhi Jatim dan Walhi Nasional serta banyak lagi yang senantiasa memberikan dukungan untuk warga,” ujar H Rudi.
Sebelumnya, H Rudi telah digugat oleh pihak Rayja sebesar Rp 30 M  karena dianggap melakukan perbuatan melawan hukum menghambat pembangunan Rayja, pada 22 Agustus 2013. Menurut warga, bahwa H Rudi digugat karena sering mengirim surat kepada instansi-instansi terkait seperti Walhi, Ombudsman dan pihak-pihak lainnya terkait pembangunan Rayja. Gugatan itu dianggap warga sama sekali tidak masuk akal. Oleh warga pembangunan ini dianggap cukup berbaya terhadap lingkungan karena jaraknya hanya sekitar 150 meter dari sumber mata air.
Penulis : Gumilang
Editor : Dhani

FMPMA Gugat Balik The Rayja Rp 318 Miliar

SURYA Online, MALANG - Koordinator Forum Masyarakat Peduli Mata Air (FMPMA), H Rudy balik menggugat The Rayja Resort sebesar Rp 318 miliar.
Kuasa hukum H Rudy, Muhnur Satyahaprabu mengungkapkan, ganti rugi materiil sebesar Rp 18 miliar dan immaterial Rp 300 miliar. Rinciannya, sekitar 9.000 warga yang memanfaatkan sumber mata air Gemulo di empat desa mengalami kerugian akibat pembangunan The Rayja. Setiap orang mendapatkan ganti rugi Rp 2.000.000.
“Ganti rugi Rp 18 miliar itu untuk warga pengguna Gemulo. Sementara untuk lingkungan yang tidak layak kami gugat Rp 300 miliar," terang Muhnur, Kamis (19/12/2013).
Gugatan rekovensi (gugatan balik) ini sebagai jawaban atas gugatan Direktur PT Panggon Sarkasa Sukses Mandiri, Willy Suhartanto sebesar Rp 30 miliar.
Sementara kuasa hukum PT Panggon Sarkasa Sukses Mandiri, Ismail Modal mengatakan, menghormati gugatan rekovensi yang diajukan H Rudy.
Menurutnya, gugatan tersebut hak semua warga negara dan pihaknya akan mempersiapkan dalil untuk mematahkan gugatan balik tersebut. “Kita akan ungkapkan pada persidangan berikutnya,” ucapnya.
Sidang yang akan dilanjutkan 9 Januari 2014. Sebelumnya Willy mengunggat H Rudy sebesar Rp 30 miliar. Rinciannya, Rp 10 miliar untuk kerugian material dan Rp 20 miliar untuk kerugian immaterial.

Hakim Eddy Parulian Peringatkan Independensi

SURYA Online, MALANG -Gugatan perdata The Rayja terhadap H Rudy akhirnya disidangkan hakim bersertifikasi lingkungan, Eddy Parulian Siregar SH di Pengadilan Negeri (PN) Kota Malang, Kamis (19/12/2013).
Eddy memperingatkan agar tidak ada pihak yang berusaha bermain uang dalam kasus iini karena jika ada yang main-main, dirinya akan melaporkan ke KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) agar ditangkap. “Kalau ada yang mencoba menyuap saya, akan saya serahkan ke KPK,” tegasnya.
Selain itu, Eddy juga memperingatkan massa Forum Masyarakat Peduli Mata Air (FMPMA) yang dipimpin Rudy agar tidak melakukan aksi demonstrasi di depan PN Kota Malang, namun perwakilan FMPMA diizinkan mengikuti persidangan.
“Kalau mau demo di depan (di luar pagar) tidak apa-apa. Kalau di depan lobi akan saya minta polisi menangkap,” katanya.
Sebelumnya, sekitar seratus massa FMPMA menunggu sidang sambil menggelar aksi unjuk rasa di depan lobi PN Kota Malang. Gugatan perdata ini dilayangkan Direktur PT Panggon Sarkasa Sukses Mandiri, Willy Suhartanto terhadap H Rudy.
Willy menuntut ganti rugi sebesar Rp 30 miliar, dengan rincian Rp 10 miliar untuk kerugian material dan Rp 20 miliar untuk kerugian immaterial karena menilai Rudy mengganggu proses pembangunan The Rayja Resort.

HAKIM PERSIDANGAN KASUS UMBULAN GEMULO MENYATAKAN TIDAK BISA DIINTERVENSI DENGAN UANG

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, 19-12-2013
 Setelah mengalami penundaan terkait pergantian majelis hakim, pasca dikabulkannya tuntutan masyarakat agar dihadirkan hakim bersertifikasi lingkungan, dalam memimpin sidang gugatan the Rayja terhadap warga yang mempertahankan kelestarian sumber air Umbul Gemulo. Hari ini, Kamis (19/12/2013) agenda persidangan dimulai kembali dengan dipimpin oleh Eddy Parulian Siregar, SH, MH sebagai hakim yang telah memiliki sertifikasi lingkungan.

Dalam agenda sidang yang menjadwalkan jawaban tergugat, yaitu H. Rudy koordinator Forum Masyarakat Peduli Mata Air (FMPMA), Tim Hukum Pembela Mata Air menyiapkan jawaban sepanjang 18 halaman untuk meminta majelis hakim menolak gugatan pihak the Rayja dan mengabulkan gugatan rekonvensi yang dilakukan warga demi membela kelestarian sumber mata air Umbul Gemulo yang akan terancam dengan pembangunan Rumah Peristirahatan the Rayja di wilayah tersebut.

Dalam jawabannya FMPMA menyatakan gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil karena gugatan penggugat tidak jelas menjelaskan apakah gugatan ini gugatan perwakilan atau tidak, dalam jawaban tersebut tergugat menyatakan gugatan tersebut kurang pihak seharusya pemerintah kota juga menjadi pihak tergugat.

Dalam persidangan tersebut FMPA juga mengajukan gugatan balik (rekonvensi)gugatan tersebut merupakan respon FMPMA atas fakta serangkaian pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pengugat, sehingga merugikan FMPA. Kerugian seluruh anggota FMPA sebesar 318 Milliar dengan rincian kerugian materiil maupun imateriil.

Menurut salah satu Tim Hukum Pembela Mata Air Muhnur Satyahapabu,SH jawaban sekaligus gugatan balik ini adalah satu upaya legal bahwa siapapun aktivis lingkunga yang digugat dapat mengajukan perlawanan karena secara norma hukum aktivis lingkungan dilindungi.”kami sebagai kuasa hukum FMPA sengaja mengajukan gugatan balik kepada pihak investor karena kerugian kami sangat riil dan mengancam. Nilai 318 M bukanlah nilai yang pantas atas kerugian lingkungan yang diderita masyarakat” ujar Muhnur Satyahaprabu;

Majelis baru yang dipimpin oleh Eddy Parulian Siregar, diakhir persidangan menyatakan bahwa majelis hakim tidak bisa diintervensi dengan cara-cara apapun termasuk melakukan intervensi dengan memberikan uang. Ketua majelis hakim memberitahukan bahwa siapapun yang bermaksud melakukan intervensi maka segara akan dilaporkan ke KPK maupun penegak hukum yang lain.

Lebih lanjut Muhnur menyambut baik ketua Majelis hakim, karena secara terbuka menyatakan bahwa majelis hakim tidak bisa disuap dan menginginkan proses yang seimbang dan transparan. “Komitmen ketua majelis hakim agar perkara ini bebas suap harus diapresiasi dan didukung, biarkan bukti dan argumentasi hukum yang mendasari putusan bukan uang dan kolusi yang mendasarinya” tandasnya.

Pernyataan Majelis Hakim ini menjadi angin segar bagi pembelaan lingkungan yang dilakukan warga hingga saat ini. Namun demikian, Ketua Divisi advokasi dan Kampanye Walhi Jatim, Rere Christanto yang turut hadir bersama warga dalam persidangan menyatakan bahwa komitmen Majelis hakim bahwa mereka tidak bisa diintervensi perlu terus mendapatkan pengawasan. “Itu pernyataan yang cukup bagus mengingat kondisi peradilan sekarang ini, namun pernyataan saja tidak cukup, kami terus akan melakukan pengasawan, tentunya bersama masyarakat dan jaringan masyarakat sipil yang lain” tegas Rere.

Warga yang hadir dalam persidangan juga menyambut baik pergantian majelis baru yang memimpin persidangan ini. Nugroho salah koordinator aksi FPMA dalam aksinya juga menyatakan optimis bahwa persidangan ini akan berlangsung tanpa ada makelar kasus, “Kami warga senang dengan pernyataan ketua majelis, walaupun begitu kami akan terus melakukan aksi selama persidangan berlangsung kami juga sudah menyurati Komisi Yudisial agar kasus ini menjadi perhatian di Jakarta” tambah Nugroho. (*)

CP: Rere Christanto – Ketua Divisi Advokasi dan Kampanye WALHI Jawa Timur
0838 576 42 883

Sidang The Rayja Gugat H Rudi, Ditunda Tanpa Batas

Tunggu Hakim Bersertifikasi Lingkungan, Rabu, 11/12/2013 15:18 WIB

Memo — Sidang perdata dengan tergugat H Rudi, tokoh masyarakat, selalu diwarnai dengan dukungan dari warga yang tergabung dalam Forum Masyarakat Peduli Mata Air (FMPMA) Kota Batu. Sekitar 100 warga memberikan dukungan sepenuhnya terhadap H Rudi yang telah memperjuangkan sumber mata air Umbul Gemulo, Desa Bulukerto, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu.
Sekitar 100 warga tersebut, memberikan dukungan dengan berorasi dan memasang spanduk-spanduk di depan PN Malang, Selasa (10/12) siang. Tentunya FMPMA akan terus mendukung H Rudi yang telah digugat perdata oleh The Rayja Ressort.
Humas PN Malang Harini SH, mengatakan bahwa telah mengirim surat ke MA untuk menghadirkan hakim bersertifikasi lingkungan. Kini hakim bersertifikasi lingkungan yang telah ditunjuk oleh MA, adalah Eddy Parulian Siregar dari PN Sidoarjo.
Namun sidang dengan agenda jawaban tergugat ini, ditunda oleh majelis hakim sampai waktu yang tidak ditentukan. Hal itu dikarenakan masih menunggu hakim yang bersertifikasi lingkungan untuk datang.
“Kita akan mengajukan gugatan rekovensi (gugatan balik). Untuk materiil Rp 18 miliar dan immateriel sebesar Rp 300 miliar,” ujar Husain Tarang SH, kuasa hukum H Rudi.
Seperti yang diberitakan sebelumnya, ratusan warga berorasi depan PN Malang, Selasa (19/11) sekitar pukul 09.00. Mereka ini tidak setuju dengan diteruskannya pembangunan The Rayja Resort. Mereka menganggap bahwa pembangunan Rayja jika diteruskan akan merusak sumber mata air Umbul Gemulo.
Menurut keterangan Imam Yunanto, koordinator aksi warga, bahwa dukungan ini adalah kehendak masyarakat yang berdekatan dengan sumber air Umbul Gemulo.
“Jelas gugatannya ini tidak masuk akal dan dibuat-buat. Kita akan melakukan pengawalan di setiap sidang dan bahkan yang datang kesini akan lebih banyak lagi,” ujar Imam.
H Rudi sama sekali tidak gentar dengan gugatan perdata dari Rayja Resort. “Ini sama sekali tidak membuat langkah kita terhenti untuk memperjuangkan sumber air Umbul Gemulo. Kita malah lebih kuat dan solid.
Kami semua warga dari empat desa dengan 9000 warga akan bersatu memperjuangkan sumber mata air Umbul Gemulo. Warga dalam memperjuangkan ini telah mendapat dukungan dan support dari MCW, LBH, Walhi Jatim dan Walhi Nasional serta banyak lagi yang senantiasa memberikan dukungan untuk warga,” ujar H Rudi.
Sebelumnya, H Rudi telah digugat oleh pihak Rayja sebesar Rp 30 juta karena dianggap melakukan perbuatan melawan hukum menghambat pembangunan Rayja, tanggal 22 Agustus 2013. Menurut warga, H Rudi digugat karena sering mengirim surat kepada instansi-instansi terkait seperti Walhi, Ombudsman dan pihak-pihak lainnya terkait pembangunan Rayja.
Gugatan itu dianggap warga sama sekali tidak masuk akal. Oleh warga pembangunan ini dianggap berbahaya terhadap lingkungan karena jaraknya hanya sekitar 150 meter dari sumber mata air. (gie)

 

Hakim Bersertifikasi Lingkungan Tangani Konflik Sumber Air Gemulo Kota Batu

MOGABAY Indonesia Oleh Tommy Apriando, Malang,  December 13, 2013 6:31 am
Ratusan warga yang tergabung Forum Masyarakat Peduli Mata Air ( FMPMA) sudah berkumpul di Pengadilan Negeri (PN) Malang dan beberapa warga juga melakukan aksi di halaman depan Pengadilan. Mereka bersolidaritas menemani koordinator H. Rudy, warga Dusun Cangar, Desa Dulukerto, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu yang digugat oleh pihak The Rayja Resort karena menolak pembangunan hotel tersebut yang dinilai merusak sumber air Gemulo di Malang. Selasa, 10 Desember 2013, sidang gugatan memasuki sidang ketiga.
Berdasarkan rilis dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Jawa Timur yang dikirim kepada Mongabay-Indonesia dijelaskan,  The Rayja Resort adalah selalu pembangunan Hotel yang dinilai masyarakat akan merusak kelestarian sumber mata air di desa mereka. Sebelumnya warga Desa meminta kepada (PN) Malang untuk menunjuk hakim yang memiliki sertifikasi lingkungan. Dan akhirnya, PNMalang mengabulkan permintaan warga agar menunjuk hakim yang telah bersertifikasi lingkungan untuk memimpin persidangan tersebut.
“Ini adalah catatan baik dunia peradilan di tengah-tengah carut marut penanganan kasus-kasus lingkungan hidup di Indonesia,” kata Ony Mahardika, Direktur Eksekutif Nasional WALHI Jawa Timur, turut mendampingi aksi warga di depan PN Malang.

Ony juga menambahkan, bertepatan dengan peringatan hari Hak Asasi Manusia Internasional, Humas Pengadilan Negeri Malang Harini, SH mengungkapkan di depan masyarakat yang kembali datang ke PN Malang untuk memberikan dukungan terhadap kelanjutan kasus ini, bahwa Pengadilan Tinggi Jawa Timur telah menunjuk seorang hakim yang telah mendapatkan sertifikasi lingkungan untuk selanjutnya memimpin sidang.
“Dari tiga hakim yang akan memimpin persidangan, satu diantaranya akan bersertifikasi lingkungan hidup” terang Harini di hadapan warga yang telah mendatangi PN Malang.
Lebih lanjut Harini mengungkapkan bahwa hakim bersertifikasi lingkugan yang telah ditunjuk untuk memimpin sidang ini adalah Eddy Parulian Siregar, SH, MH.
Nugroho, selaku koordinator aksi warga mengatakan bahwa, ini adalah langkah maju bagi warga dalam usahanya melawan arogansi pihak pengembang The Rayja Resort yang menggugat mereka karena dinilai menghalang-halangi pembangunan hotel tersebut.

“Kami dari FMPMA menyambut positif langkah PN Malang yang telah menunjuk hakim bersertifikasi lingkungan untuk memimpin sidang ini, semoga dengan hakim yang bersertifikasi lingkungan mampu memahami bahwa warga berniat memperjuangkan lingkungan, dan para pejuang lingkungan tidak seharusnya dikriminalkan seperti ini,” kata Nugroho.
Untuk diketahui, bahwa sejak 5 September 2013, Mahkamah Agung, menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 134/KMA/SK/IX/2011 tentang penerbitan Sertifikasi Hakim Lingkungan yang ditujukan untuk meningkatkan efektivitas penanganan perkara-perkara lingkungan hidup di pengadilan. Hal ini merupakan bagian dari upaya perlindungan lingkungan hidup dan pemenuhan rasa keadilan masyarakat yang menghadapi kasus-kasus terkait lingkungan hidup.
Menanggapi telah adanya penunjukkan hakim bersertifikasi lingkungan untuk memimpin sidang gugatan terhadap warga yang berjuang mempertahankan sumber mata airnya, Muhnur Satyahaprabu, Manager Kebijakan dan Pembelaan Hukum Walhi sekaligus anggota Tim Pembela Sumber Air menyatakan apresiasinya terhadap keputusan tersebut.

“Kami berterimakasih kepada pengadilan yang telah merespon permintaan kami atas permohonan hakim sertifikasi lingkungan dalam pemerikasaan perkara ini. Karena kasus ini bukanlah kasus perdata biasa, kasus ini adalah usaha pembungkaman terhadap aktivis lingkungan,” kata Muhnur.
Ony Mahardika juga menambahkan, bahwa bisa jadi ini adalah kasus pertama mengenai lingkungan hidup yang dipimpin oleh hakim bersertifikasi lingkungan. Kehadiran hakim lingkungan dipandang Walhi Jawa Timur sebagai sebuah urgensi mengingat kasus kejahatan lingkungan tak sedikit jumlahnya yang pada akhirnya membawa dampak merugikan dan berkepanjangan bagi kelangsungan makhluk hidup akibat kerusakan lingkungan yang muncul.
Walhi Jawa Timur mendorong kasus-kasus terkait lingkungan hidup lainnya untuk disidangkan dengan hakim yang telah mendapatkan sertifikasi lingkungan hidup.
“Hal ini dimaksudkan agar para pengadil dalam persidangan memahami betul esensi dasar persoalan lingkungan hidup di Indonesia dan berani mengambil keputusan yang ditujukan demi keberlangsungan lingkungan hidup,” tutup Ony.

Warga Batu Gugat Balik Investor The Rayja Resort

Selasa, 19 November 2013 | 19:23 WIB. Kota Batu/TEMPO

TEMPO.CO, Kota Batu - Warga Kota Batu, Jawa Timur, yang diwakili Forum Masyarakat Peduli Mata Air (FMPMA) Kota Batu, bakal menggugat balik PT Panggon Sarkasa Sukses Mandiri (PT PSSM), investor The Rayja Resort. Gugatan secara perdata ke Pengadilan Negeri Malang dimaksudkan untuk menuntut ganti rugi Rp 318 miliar karena pembangunan hotel tiga lantai dengan 88 kamar itu mengancam kelestarian sumber air Gemulo.

Kuasa hukum FMPMA, Eko Setyo Cahyono, menjelaskan bahwa sejak hotel tersebut dibangun, 9 ribu warga yang tersebar di empat desa di sekitar mata air Gemulo mulai merasakan penyusutan aliran air dari Gemulo. “Sumber air itu selama ini untuk kebutuhan pertanian dan air minum," katanya, Selasa, 19 November 2013.

Menurut Eko, gugatan dilayangkan setelah sebelumnya PT PSSM memperkarakan secara perdata Koordinator FMPMA Rudi dengan tuntutan ganti rugi sebesar Rp 30 miliar. Gugatan perusahaan tersebut diajukan pada 22 Agustus 2013. Berbagai dokumen telah disiapkan oleh warga sebagai bukti bahwa pembangunan hotel tersebut melanggar hukum.

Salah seorang petani di Desa Bumiaji, Wira'i, menjelaskan, sejak hotel dibangun, para petani terpaksa berbagi air agar sawah mereka tetap bisa diairi. Bahkan, banyak petani yang tidak bisa lagi menanami lahannya dengan padi. "Petani beralih menanam sayur dan bunga," ujarnya.

Dewan Daerah Wahana Lingkungan Hidup Jawa Timur Purnawan Dwikora Negara mengatakan, alih fungsi lahan di Batu untuk berbagai kepentingan bisnis, termasuk hotel dan vila, telah mengakibatkan kondisi Kota Batu kian kritis. “Padahal, Batu menjadi penyangga kawasan Malang dan sekitarnya," ucap Purnawan.

Jumlah mata air terus menyusut. Semula, tercatat ada 111 sumber air. Namun saat ini yang tersisa hanya 56 mata air. Kota Batu jadi kerap dilanda banjir. Suhu udaranya pun kian meningkat menjadi panas.

Mengutip Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah, Purnawan mengatakan mata air Gemulo seharusnya termasuk kawasan yang harus dilindungi. Begitu juga dengan daerah di sekitar mata air. Karena itu, lokasi pembangunan Hotel The Rayja Resort yang tak jauh dari sumber air Gemulo bertentangan dengan peraturan daerah tersebut.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup tentang Analisis Dampak Lingkungan Hidup (Amdal) menyebutkan, setiap usaha yang menimbulkan dampak lingkungan serius harus mengajukan amdal. Namun, hotel tersebut hanya memiliki dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL). "Itu berarti izin pembangunan hotel tersebut ilegal," tutur Purnawan.

Tempo sedang berupaya mendapatkan penjelasan dari investor The Rayja Resort, PT Panggon Sarkasa Sukses Mandiri (PT PSSM).

EKO WIDIANTO

Kasus Sumber Gemulo, Warga Batu Demo di PN Malang

Selasa, 19 Nopember 2013 11:18:25
Reporter : Hanum Oktavia
Malang (beritajatim.com) - Ratusan warga Kota Batu yang tergabung dalam Forum Masyarakat Peduli Mata Air kembali menggelar aksi demo di kantor Pengadilan Negeri (PN) Malang, Selasa (19/11/2013).

Aksi itu dilakukan untuk memberikan dukungan moral pada salah satu warga sekaligus pejuang mata air sumber Gemulo, Haji Rudi. Ia digugat secara perdata oleh  pihak hotel The Rayja.

Menurut koordinator aksi, Imam Yunanto, selama ini warga meminta pada Pemkot Batu untuk meninjau ulang izin pembangunan Hotel The Rayja. Sebab pembangunan hotel di kawasan desa Bulukerto Kecamatan Bumiaji ini dinilai akan merusak mata air Sumber Umbul Gemulo. Padahal mata air tersebut merupakan sumber air bagi warga di Kota Batu, bahkan wilayah Malang.

"Kami memperjuangkan lingkungan, sehingga gugatan pihak The Rayja pada Haji Rudi sangat tidak berdasar. Gugatan ini seakan dibuat-buat," ujar Imam di sela aksi.

Warga bertekad akan terus mengawal proses persidangan di Pengadilan Negeri Malang. Hal itu dilakukan untuk memperjuangan keberlangsungan sumber mata air Gemulo. "Kami akan terus melakukan pengawalan di semia sidang, bahkan massa yang lebih besar akan turun," ucapnya.

Terpisah, Haji Rudi mengaku bahwa gugatan The Rayja terhadap dirinya tidak menyurutkan langkahnya dalam memperjuangkan sumber mata air Gemulo. "Dengan gugatan ini, warga akan bersatu untuk memperjuangkan sumber Air Gemulo," tandasnya.[num/ted]

Ganggu Sumber Mata Air, Pemkot Batu Didesak Cabut Izin Hotel The Rayja

Sun,27 October 2013 | 20:30
 KBR68H, Malang- Masyarakat sekitar sumber mata air Sumber Gemulo Batu, Jawa Timur meminta pemkot segera mencabut izin pembangunan hotel The Rayja. Permintaan itu disampaikan setelah lembaga Ombudsman RI dan Kementerian Lingkungan Hidup menyatakan pembangunan hotel tersebut, menyalahi aturan. Ketua Forum Masyarakat Peduli Mata Air, Rudi mengatakan proses pembangunan hotel itu terlalu dekat dengan sumber mata air di sana.

"Kita murni selamatan sumber air. Alhamdulillah kemarin bertepatan dengan datangnya surat tersebut, kita selamatan syukuran. Kita dadakan, kemarin siang datang kita selamatan. Kita sukuran alhamdulillah perjuangan kita sudah hampir tercapai," jelasnya.

Konflik sumber mata air, antara warga dengan pengembang Hotel The Rayja sejak dua tahun terakhir. Warga khawatir, pembangunan hotel mengancam debit sumber air yang memasok air irigasi dan bahan air minum warga setempat.

Warga Bulukerto tolak Baliho Caleg DPRD Batu 2014 yng tidak Pro Rakyat

Maman Adi Saputro

Senin,  28 Oktober 2013  −  18:52 WIB

 

Sindonews.com - Anggota Forum Masyarakat Peduli Mata Air (FMPMA) sumber Umbulan Gemulo, Desa Bulukerto, Kecamatan Bumiaji, membuat spanduk yang berisikan tulisan nada kekecewaan dan larangan masuk bagi calon anggota legeslatif (caleg) DPRD Kota Batu untuk berkampanye di wilayah desanya.
   
Aksi moral ketidakpercayaan anggota FMPMA ini didasari pada rasa kekecewaan dan kekesalan terhadap tingkah laku anggota DPRD Kota Batu yang dianggap tidak memperhatikan dan mau melindungi kepentingan masyarakat.
   
“Awalnya pada 18 Oktober kemarin. Kita warga Desa Bulukerto diundang Ketua DPRD Kota Batu, Suliadi untuk melakukan dengar pendapat tentang aksi penolakan pembangunan hotel The Rayja di Jalan Raya Punten,” ungkap anggota FMPMA, Ari Prayitno, Senin (28/10/2013).

Menurut Ari, warga menjadi kesal karena saat hadir di gedung dewan. Ketua DPRD Kota Batu, Suliadi, justru tidak masuk kantor. Hanya menugaskan Wakil Ketua DPRD Kota Batu, Sugeng Hariono, untuk menemui warga Desa Bulukerto yang hadir sejak pukul 12.30 di gedung DPRD Kota Batu.
   
“Undangannya pukul 13.00. Tapi kita baru diterima anggota dewan pukul 14.00. Itu pun yang menemui Pak Sugeng Hariono. Ketua DPRD Kota Batu yang mengundang kita justru tidak masuk kantor. Artinya, Ketua DPRD Kota Batu tidak peduli terhadap kepentingan rakyat,” sesal dia.

Berawal dari kekecewaan itulah, Ari bersama teman-temannya membuat spanduk yang bertuliskan nada penolakan terhadap semua caleg DPRD Kota Batu yang ingin berkampanye di Desa Bulukerto. Dan anggota FMPMA menolak pelaksanaan Pileg 2014 khususnya untuk caleg DPRD Kota Batu.
   
“Kami tidak membenci partai. Tapi yang kita sesalkan kenapa masih ada wakil rakyat yang duduk di gedung DPRD Kota Batu enggan menemui rakyatnya. Mestinya setiap partai lebih selektif untuk menentukan calegnya. Supaya kelak setelah duduk digedung dewan. Memiliki naluri memihak kepada kepentingan rakyat,” timpal Aris anggota FMPMA yang lain.

Wakil Ketua DPRD Kota Batu, Sugeng Hariono, tidak merasa khawatir dengan aksi moral yang dilakukan anggota FMPMA. Dalam demokrasi hal semacam itu dianggap wajar. Karena setiap orang memiliki hak untuk mengutarakan pendapatnya masing-masing.

Ketika ada aksi moral semacam itu, politikus dari Partai Hanura ini menuntut kepada KPU Kota Batu lebih aktif melakukan sosialisasi ke masyarakat.

“Biarkan masyarakat yang menentukan sendiri pilihannya. Pasti dari 425 caleg di Kota Batu masih ada yang memiliki hati  nurani dan mau berpihak kepada masyarakat,” jelas dia.

Add caption

Ombudsman Rekom Cabut Izin The Rayja

SurabayaPost, Senin, 28/10/2013 | 10:37 WIB

Berpotensi rusak lingkungan dan sumber air

BATU – Ratusan warga Kota Batu menggelar syukuran di sumber air Gemulo, Minggu (27/10) siang kemarin. Hal itu dilakukan setelah mereka menerima surat rekomendasi dari Ombudsman RI atas pencabutan izin mendirikan bangunan (IMB) Hotel The Rayja.

Koordinator Forum Masyarakat Peduli Mata Air (FMPMA), H Rudi, mengatakan, seluruh warga bersyukur atas terbitnya surat tersebut dan meminta Walikota Batu untuk mematuhinya. “Alhamdulillah apa yang kami perjuangkan membuahkan hasil, dalam waktu dekat kami akan menyampaikan surat itu dan meminta walikota untuk melaksanakannya,” papar Rudi.

Surat Ombudsman RI nomor 0679/SRT/0121.2013/PBP.24/Tim.4/X/2013 tertanggal 17 Oktober 2013 ditujukan kepada Walikota Batu. Surat itu berisi tentang penyampaian rekomendasi Ombudsman RI berkenaan dengan penyalahgunaan wewenang dalam pemberian IMB The Rayja Cottage yang berlokasi di kawasan sumber mata air Gemulo.

Ada tiga rekomendasi Ombudsman RI kepada Walikota Batu. Pertama, Walikota Batu agar mencabut IMB nomor : 180/550/IMB/442.208/2012 tanggal 13 Agustus 2013, revisi dari IMB nomor 180/75/IMB/422.208/2012 tanggal 30 Januari 2012 atas nama PT Panggon Sarkaya Sukses Mandiri.

Kedua, menghentikan proses pembangunan rumah peristirahatan The Rayja sampai dengan diperoleh perizinan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketiga, memberikan sanksi kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) Kota Batu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku atas kelalaian kewajiban hukum dalam proses penerbitan IMB.

Surat yang ditandatangani oleh Ketua Ombudsman RI Danang Girindrawardana itu juga mewajibakan Walikota Batu menyampaikan laporan pelaksanaan rekomendasi paling lambat 60 hari setelah menerima surat itu. “Dengan adanya penjelasan itu maka sudah sepatutnya walikota melaksanakan rekomendasi Ombudsman,” tutur Rudi.

Ia menambahkan, dalam waktu dekat FMPMA segera menyampaikan surat itu kepada Walikota Batu, Eddy Rumpoko. “Masak walikota tak mau melaksanakan rekomendasi itu. Kalau menolak, sama saja ada negara di dalam negara,” tandas Rudi.

Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT), Samsul Bahri tak dapat dikonfirmasi melalui telepon selulernya. Begitu juga Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Batu, Widodo.

Sekedar diketahui, pembangunan hotel The Rayja di Kecamatan Bumiaji Kota Batu menuai polemik. Lokasi pembangunan yang berjarak sekitar 200 meter dari sumber air Gemulo di Dusun Cangar Desa Bulukerto Kecamatan Bumiaji dinilai berpotensi merusak sumber itu. Akibatnya, warga yang tergabung dalam FMPMA dan investor saling gugat.

H Rudi selaku ketua FMPMA bahkan digugat sebesar Rp 30 miliar oleh investor The Rayja dengan tuduhan perbuatan melawan hukum. Perkaranya sudah disidangkan kali pertama di Pengadilan Negeri Kota Malang pada awal September dan kini masih proses mediasi. zar

Ombudsman RI : Kepala KPPT Wajib Disanksi

Senin, 28/10/2013 10:36 WIB

Memo — Syamsul Bahri, Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KPPT, sekarang Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu) dianggap pihak yang bertanggungjawab atas terbitnya ijin mendirikan bangunan hotel Kontroversial The Rayja.
Tudingan itu dilontarkan oleh Ombudsman RI dalam surat resminya nomor 0679 yang ditujukan kepada Walikota Batu 17 Oktober 2013 lalu. Syamsul dituding telah melakukan pelanggaran perundang-undangan yang berlaku dengan telah mengeluarkan ijin untuk pembangunan hotel The Rayja yang berada di sumber air Gemulo.
“Memberikan sanksi kepada kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) Kota Batu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku atas kelalaian kewajiban hukum dalam proses penerbitan IMB nomor : 180/550/IMB/442.208/2012 tanggal 13 Agustus 2013, revisi dari IMB nomor 180/75/IMB/422.208/2012 tanggal 30 Januari 2012 atas nama PT Panggon Srkaya Sukses Mandiri (IMB The Rayja),” begitu bunyi surat Ombudsman RI yang ditandatangani oleh Ketua Ombudsman RI Danang Girindrawardana.
Dalam surat Ombudsman nomor 0679/SRT/0121.2013/PBP.24/Tim.4/X/2013 disampaikan 4 poin penting yang menjadi rekomendasi ombudsman RI berkenaan dengan penyalahgunaan wewenang dalam pemberian IMB The Rayja Cottage.
Pertama, Walikota Batu, Eddy Rumpoko harus mencabut IMB nomor : 180/550/IMB/442.208/2012 tanggal 13 Agustus 2013, revisi dari IMB nomor 180/75/IMB/422.208/2012 tanggal 30 Januari 2012 atas nama PT Panggon Srkaya Sukses Mandiri.
Kedua, menghentikan proses pembangunan rumah peristirahatan The rayja sampai dengan diperoleh perizinan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketiga, memberikan sanksi kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) Kota Batu
Poin penting lainnya adalah, walikota wajib melaksanakan rekomendasi Ombudsman RI ini dalam kurun waktu 60 hari. Dengan turunnya rekomendasi ini berarti ada dua surat rekomendasi yang memberikan dukungan kepada warga Gemulo untuk menolak pembangunan hotel The Rayja.
Sebelumnya Kementerian Lingkungan Hidup merekomendasikan penghentian pembangunan tersebut. Namun dalam faktanya pembangunan tetap berjalan dan tidak ada tindakan dari Pemkot Batu untuk menghentikan pembangunan tersebut.
H Rudi, tokoh masyarakat Gemulo ketika dikonfirmasi masalah ini membenarkan hal tersebut. Mereka bersyukur dan menyambut gembira atas turunnya surat dari Ombudsman RI ini.
Rasa syukur ini diwujudkan dengan menggelar selamatan di balai Dusun Cangar, Minggu (20/10). “Alhamdulillah kita mendapatkan surat rekomendasi dari Ombudsman. Surat rekomendasi itu jelas sekali, kepala KPPT harus diberi sanksi, perijinan yang ada cacat hukum harus dicabut, walikota harus mencabutnya dalam tempo 60 hari terhitung sejak dikeluarkannya surat tersebut,” terang Rudi.
Rudi mengharapkan walikota melaksanakan rekomendasi tersebut. ”Wajib melaksanakan, supaya pemerintah kota mempunyai martabat.Lha kalau walikota tidak mematuhi masak ada negara dalam negara, kalau pemkot tidak mematuhi kan sama saja ada negara dalam negara,” tukasnya.

Dua Sumber Mata Air Terancam Mati Akibat Pembangunan Hotel

Dua Sumber Mata Air Terancam Mati Akibat Pembangunan Hotel

Monday, 16/04/2012 10:35 posted in Dailyten

Batu (Greeners) – Warga Dusun Sabrang Bendo, Desa Giripurno, Kecamatan Batu, Kota Batu, Jawa Timur memprotes proyek pembangunan Hotel Bambu Resort yang mengakibatkan dua sumber mata air, yakni Sumber Air Dawuhan dan Sumber Samin yang teruruk tanah pembangunan proyek hotel tersebut.
Warga sempat marah dan mendatangi kantor marketing Hotel Bambu Resort untuk meminta penjelasan dan Jum’at (13/04) kemarin warga berencana berunjuk rasa namun urung dilakukan tapi memilih untuk gotong royong memperbaiki sumber mata air yang terlanjur tertimbun karena dua sumber mata air ini dipergunakan untuk air minum ratusan warga dusun dan mengairi sawah mereka.
Menurut salah satu warga Dusun Sabrang Bendo, Darsono Bagong, warga meminta proyek pembangunan tidak sampai membuat sumber mata air rusak apalagi mati. ”Kami tak ingin warga dirugikan,” kata Bagong di sela-sela kerja bakti memperbaiki sumber mata air yang tertimbun tanah, Jum’at (13/04/2012).
Menurutnya, warga menyesalkan pihak PT Gumilang selaku pelaksana proyek pembangunan hotel yang hanya melakukan sosialisasi pada golongan tertentu saja. Bukan warga di daerah terdampak tidak diajak sosialisasi.
Darsono menjelaskan, dari pembicaraan dengan PT Gumilang, pihak hotel bersedia memperbaiki kerusakan dan membangun dua sumber mata air hingga terlindungi. Rencananya, Di atas sumber mata air ini akan dibangun hotel seluas kurang lebih 15 hektar.
Sementara itu, menurut Kepala Dusun Durek, Desa Giripurno, Sukirno, mengatakan, berdasarkan keterangan dari pihak PT Gumilang, proses pengajuan izin pembangunan sudah dilakukan sejak 3 tahun yang lalu. ”Tapi kita selaku perangkat desa tidak diberitahu oleh kepala desa, termasuk apa saja kompensasi pembangunan yang diberikan kepada desa,” kata Sukirno.
Diwawancarai terpisah, Kepala Desa Giripurno, Sudarmadji mengatakan, dalam waktu dekat akan dilakukan penandatanganan nota kesepahaman atau MoU antara pihak hotel dengan warga. Menurutnya, pihak hotel mau bertanggungjawab atas tertimbunnya dua sumber mata air tersebut. Sementara itu, pihak pengelola hotel maupun PT Gumilang selaku pelaksana proyek belum bersedia diwawancarai terkait proyek pembangunan ini.
Sebelumnya, penolakan warga terhadap pembangunan hotel di Kota Batu juga dilakukan warga Desa Bulukerto, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu yang menuntut pembangunan Hotel D’Raja dihentikan karena berdekatan dengan sumber mata air Umbulan Gemulo.
Bahkan warga berulang kali mengadukan hal ini ke DPRD Kota Batu dan menggalang pengumpulan koin untuk membeli lahan seluas 9000 meter persegi yang akan digunakan membangun hotel sebagai upaya menyelamatkan sumber mata air Umbulan Gemulo.
Menurut koordinator warga yang mengatasnamakan Solidaritas Masyarakat Penyelamat Sumber Mata Air (SMPSMA), Supi’i, setelah lahan terbeli, nanti akan digunakan sebagai lahan terbuka hijau. ‘’Kami berharap koin yang terkumpul cukup untuk membeli lahan itu,” katanya
Menurutnya, pembelian lahan tersebut membutuhkan biaya yang cukup besar sekira Rp 2 Miliar. Karenanya, warga berharap semua masyarakat memberikan dukungan karena penyelamatan sumber air itu juga untuk menyelamatkan masa depan anak cucu.
Selain warga setempat, sejumlah aktivis lingkungan juga terlibat dalam pengumpulan koin tersebut. Mereka antara lain pengurus himpunan pengguna air minum, paguyuban pedagang pasar ikan hias serta beberapa elemen lain di Kota Batu. (G17)

Ribuan Warga di Kota Batu Unjuk Rasa Tolak Hotel D’Raja

Redaksi – Rabu, 25 April 2012 09:24

Dilaporkan Satria Ardhan dari Radio Tidar Sakti Batu pada Suara Surabaya, aksi unjuk rasa berlangsung kondusif. Perwakilan dari pengunjukrasa sudah ditemui beberapa perwakilan dan bagian hukum dari pemerintahan Pemkot Batu. Mereka juga menjanjikan warga akan dipertemukan kembali dengan Edi Rumpoko Walikota Batu yang tadi tidak bisa bertemu dengan warga.
Rencananya pasa Selasa (1/5/2012), Walikota akan datang langsung ke tanah di depan Kantor Kecamatan Bumiaji yang merupakan tanah yang ditolak warga untuk dibangun hotel. Nantinya, Walikota juga akan melakukan survey dan mencari titik temu bagaimana kelanjutan pembangunan hotel ini agar masyarakat juga tidak dirugikan.
Perlu diketahui, pembangunan Hotel D’Raja di kawasan Punten ini memang tidak berdampak pada warga yang berada di wilayah Punten itu sendiri. Namun, dianggap berdampak di lima desa lain diantaranya, Pandanrejo, Gilipurno, Bulukerto dan Bumiaji. Karena sebenarnya di tanah ini tidak boleh dibangun apapun dan dibiarkan sebagai resapan sumber air. Beberapa meter setelah kawasan ini memang terdapat sumber mata air.
Masyarakat sempat merasa keberatan karena dalam masa pengkajian, sudah dilakukan proses pembegoan dan pengerukan tanah. Warga khawatir, sumber air di kawasan itu akan mati dan akan tercemar oleh limbah hotel.
Lahan seluas sekitar 1 – 1,5 hektar lebih ini merupakan lahan milik manajemen Hotel D’Raja dan pihak hotel masih melakukan proses komunikasi dengan pengembangnya sendiri untuk melakukan pembangunan hotel.
Perkembangan terakhir, dua alat berat sudah diberhentikan dan Walikota juga sempat akan menjanjikan akan membahas ulang demi stabilitas dan kenyamanan yang ada di masyarakat sekitar. [Sumber : SSNET]

Pengadilan Negeri Malang Siapkan Hakim Bersertifikat Lingkungan tangani Kasus Hotel The Rayja

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI)
Jawa Timur

Pengadilan Negeri Malang Siapkan Hakim Bersertifikasi Lingkungan Dalam Kasus Sumber Umbul Gemulo

Memasuki sidang ke-3 (tiga) gugatan pihak The Rayja Resort terhadap H. Rudy warga Dusun Cangar, Desa Bulukerto, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu yang merupakan koordinator FMPMA (Forum Masyarakat Peduli Mata Air), terkait pembangunan Hotel yang dinilai masyarakat akan merusak kelestarian sumber mata airnya, Pengadilan Negeri Malang mengabulkan permintaan warga agar menunjuk hakim yang telah bersertifikasi lingkungan untuk memimpin persidangan tersebut. Selasa (10/12/2013) bertepatan dengan Hari HAM Internasional, Humas Pengadilan Negeri Malang Harini, SH mengungkapkan di depan masyarakat yang kembali datang ke PN Malang untuk memberikan dukungan terhadap kelanjutan kasus ini, bahwa Pengadilan Tinggi Jawa Timur telah menunjuk seorang hakim yang telah mendapatkan sertifikasi lingkungan untuk selanjutnya memimpin sidang.

“Dari tiga hakim yang akan memimpin persidangan, satu diantaranya akan bersertifikasi lingkungan hidup” terang Harini di hadapan warga yang telah mendatangi PN Malang sejak pagi tersebut. Lebih lanjut Harini mengungkapkan bahwa hakim bersertifikasi lingkugan yang telah ditunjuk untuk memimpin sidang ini adalah Eddy Parulian Siregar, SH, MH.

Seratusan warga yang turut hadir memberi dukungan dalam persidangan tersebut turut mengungkapkan antusiasmenya mendengar bahwa permohonan mereka agar PN Malang menghadirkan hakim bersertifikasi lingkungan untuk memimpin persidangan telah dikabulkan. Nugroho, Koordinator aksi warga mengatakan bahwa ini adalah langkah maju bagi warga dalam usahanya melawan arogansi pihak pengembang The Rayja Resort yang menggugat mereka karena dinilai menghalang-halangi pembangunan hotel tersebut.

“Kami dari FMPMA menyambut positif langkah PN Malang yang telah menunjuk hakim bersertifikasi lingkungan untuk memimpin sidang ini, semoga dengan hakim yang bersertifikasi lingkungan mampu memahami bahwa warga ini berniat memperjuangkan lingkungan, dan para pejuang lingkungan tidak seharusnya dikriminalkan seperti ini” tegas Nugroho yang terus menyemangati warga yang hadir di PN Malang saat itu.

Sebagaimana diketahui, bahwa sejak 5 September 2013, Mahkamah Agung, menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 134/KMA/SK/IX/2011 tentang penerbitan Sertifikasi Hakim Lingkungan yang ditujukan untuk meningkatkan efektivitas penanganan perkara-perkara lingkungan hidup di pengadilan. Hal ini merupakan bagian dari upaya perlindungan lingkungan hidup dan pemenuhan rasa keadilan masyarakat yang menghadapi kasus-kasus terkait lingkungan hidup.

Menanggapi telah adanya penunjukkan Hakim bersertifikasi lingkungan untuk memimpin sidang gugatan terhadap warga yang berjuang mempertahankan sumber mata airnya, Muhnur Satyahaprabu, Manajer Kebijakan dan Pembelaan Hukum Walhi sekaligus anggota Tim Pembela Sumber Air menyatakan apresiasinya terhadap keputusan tersebut. “Kami berterimakasih kepada pengadilan yang telah merespon permintaan kami atas permohonan hakim sertifikasi lingkungan dalam pemerikasaan perkara ini. Karena kasus ini bukanlah kasus perdata biasa, kasus ini adalah usaha pembungkaman terhadap aktivis lingkungan” kata Muhnur.

Keberadaan hakim bersertifikasi lingkungan dalam menangani perkara yang berkaitan dengan lingkungan hidup masih merupakan kejadian langka di negeri ini. Direktur Eksekutif Daerah Walhi Jawa Timur Ony Mahardika menyebut bahwa bisa jadi ini adalah kasus pertama mengenai lingkungan hidup yang dipimpin oleh hakim bersertifikasi lingkungan. Kehadiran hakim lingkungan dipandang Walhi Jawa Timur sebagai sebuah urgensi mengingat kasus kejahatan lingkungan tak sedikit jumlahnya yang pada akhirnya membawa dampak merugikan dan berkepanjangan bagi kelangsungan makhluk hidup akibat kerusakan lingkungan yang muncul.

“Ini adalah catatan baik dunia peradilan ditengah-tengah carut marut penanganan kasus-kasus lingkungan hidup di Indonesia” ungkap Ony yang turut mendampingi aksi warga di depan PN Malang. Walhi Jawa Timur mendorong kasus-kasus terkait lingkungan hidup lainnya untuk disidangkan dengan hakim yang telah mendapatkan sertifikasi linkungan hidup, hal ini dimaksudkan agar para pengadil dalam persidangan memahami betul esensi dasar persoalan lingkungan hidup di Indonesia, dan berani mengambil keputusan yang ditujukan demi keberlangsungan lingkungan hidup lebih lanjut.

CP:
Rere Charistanto (Kadiv. Advokasi & Kampanye)
083 857 642 883

Sidang Gugatan The Rayja ditunda menunggu Hakim Bersertifikasi Lingkungan

PN Malang Tunda Sidang Gugatan The Rayja

10 Des 2013 17:28:54| Hukum | Penulis : Endang Sukarelawati

Malang (Antara Jatim) - Pengadilan Negeri Malang kembali menunda digelarnya sidang gugatan perdata yang dilayangkan manajemen pembangunan hotel dan resort The Rayja yang berlokasi di Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, terhadap salah seorang warga setempat, Rudi, Selasa.

Penundaan untuk yang kedua kalinya itu menurut Humas Pengadilan Negeri (PN) Malang Harini disebabkan hakim yang memimpin sidang tersebut masih belum tiba di Malang. Hakim yang ditunjuk oleh PN Surabaya untuk menangani kasus gugatan perdata terkait lingkungan itu baru dilakukan, Senin (9/12).

"Proses penyelesaian persidangan gugatan The Rayja terhadap salah seorang warga Kota Batu itu idealnya memang oleh seorang hakim yang bersertifiaksi lingkungan hidup, namun hakim bersangkutan baru ditunjuk kemarin (Senin, 9/12)," ujarnya.

Oleh karena itu, lanjutnya, sidang ditunda lagi karena menunggu hakim yang bakal memimpin persidangan tersebut. Sertifikasi hakim lingkungan hidup itu pun juga baru digelar November lalu.

Hakim yang ditunjuk untuk mempimpin persidangan kasus gugatan perdata tersebut adalah Eddy Parulian Siregar dari PN Sidoarjo. "Dari tiga hakim yang akan memimpin persidangan, satu diantaranya bersertifikasi lingkungan hidup," katanya, menambahkan.

Sementara itu ratusan warga Kota Batu yang tergabung dalam Forum Masyarakat Peduli Mata Air (FMPMA) kembali mendatangi kantor PN Malang untuk mem berikan dukungan kepada Rudi, salah satu warga yang digugat secara perdata oleh pihak The Rayja karena menolak pembangunan resort di atas sumber air Umbul Gemulo yang ada di atas lahan yang akan dibangun.

Salah seorang warga dalam orasinya di halaman gedung PN Malang menyatakan pihaknya akan terus berjuang untuk menyelematkan sumber mata air Gemulo. Warga selalu menaati segala peraturan yang ada, termasuk perlindungan sumber mata air, namun kenyataannya, Pemkot Batu justru menyalahi aturan dengan memberikan izin atas pembangunan The Rayja di atas mata air.

Padahal, Umbul Gemulo merupakan satu-satunya sumber mata air yang bisa dimanfaatkan oleh mayoritas warga Kota Batu."Kami berharap majelis hakim yang menangani persidangan kasus ini lebih bijaksana dalam memutuskan, sebab sumber mata air harus dilindungi," tegasnya.

Kehadiran ratusan warga Kota Batu untuk memberikan dukungan terhadap, Rudi, "pejuang" lingkungan di kota wisata itu juga didampingi oleh sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat, seperti Walhi Jatim, Malang Corruption Watch (MCW) serta mahasiswa dari beberapa perguruan tinggi negeri maupun swasta di Malang.

Agenda sidang yang seharusnya digelar, Selasa (10/12) adalah jawaban warga atas gugatan The Rayja serta pemberian gugatan balik oleh warga.

Sementara Ketua Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jawa Timur Purnawan D Negara memilai gugatan secara perdata oleh The Rayja atas nama Willy Suhartanto merupakan bentuk teror lewat hukum pada warga.

Padahal, tegasnya, dalam UU No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup disebutkan bahwa setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun perdata.

Sehingga, katanya, gugatan dari pihak manajemen The Rayja tersebut seharusnya tidak bisa dilakukan, sebab apa yang dilakukan warga Batu adalah untuk menyelamatkan lingkungan hidup.

Cara yang dilakukan oleh manajemen The Rayja tersebut, kata Purnawan yang akrab dipanggil Pupung itu, merupakan bentuk pembungkaman secara legal pada warga karena investor menganggap apa yang dilakukan warga mengancam investasinya.

"Kami akan terus mengawal warga demi memperjuangkan keberlangsungan Sumber Umbul Gemulo dan pengawalan ini antara lain terus mengikuti proses persidangan gugatan dan mendesak Pemkot Batu segera mencabut izin pembangunan The Rayja," katanya, menegaskan. (*)

Editor : Tunggul Susilo

Kasus the Rayja agar disidangkan oleh Hakim Lingkungan

FMPMA Menuntut Disidangkan Hakim Lingkungan

Selasa, 10 Desember 2013 17:34 WIBSURYA Online, MALANG - Sekitar 100 warga Kota Batu yang mengatasnamakan diri Forum Masyarakat Pengguna Mata Air (FMPMA) menggelar poster di depan Pengadilan Negeri (PN) Kota Malang, Selasa (10/12/2013). Warga memberikan dukunga terhadap ketua mereka, H Rudi yang menghadapi gugatan perdata dari The Rayja Ressort.
Dijadwalkan Rudi memberikan jawaban atas gugatan perdata yang dilayangkan pemilik The Rayja, Willy Suhartanto. Mereka menyatakan, langkah hukum The Rayja adalah teror terhadap partisipasi publik, yang ingin menyelamatkan lingkungan.
“Dia gugat kami, karena langkah kami mempertahankan (mata air) Gemulo ancaman buat investasinya,” ujar Rudi.
Rudi menambahkan, langkah mematikan partisipasti publik seperti yang dilakukan The Rayja sebenarnya sudah diatur dalam undang-undang. Pasal 66 UU 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan hidup menegaskan, setiap orang yang memperjuangkan lingkungan hidup tidak bisa dituntut perdata maupun pidana.
Massa sempat menggelar orasi di depan lobi PN Kota Malang. Mereka juga menuntut hakim bersertifikasi lingkungan, untuk menyidangkan gugatan PMPMA. Tuntutan tersebut berdasar SK Ketua Mahkamah Agung nomor 36/KMA/SK/II/2013, tentang pedoman perkara lingkungan hidup.
“Perkara lingkungan harus disidangkan oleh hakim dengan sertifikasi lingkungan. PN Kota Malang harus patuh dengan ketentuan MA,” tegas Rudi.

Kantor Camat Batu dapat kiriman Baliho Tolak The Rayja Hotel

Baliho Tolak The Rayja Dipasang di Depan Kantor Camat BatuSelasa, 26 November 2013 16:46 WIB

SURYA Online, BATU - Anggota Forum Masyarakat Peduli Mata Air (FMPMA) memasang baliho di depan kantor Camat Batu, Selasa (26/11/2013).
Baliho berukuran 2 meter kali 3 meter itu sengaja dipasang di sana karena Camat Batu merupakan mantan camat Bumiaji yang tidak tuntas menyelesaikan konflik The Rayja dengan warga Bumiaji yang menolak pembangunan hotel.

Baliho tersebut memuat empat surat, yaitu Surat Pernyataan Wali Kota Batu Eddy Rumpoko mencabut izin The Rayja, Pokok-pokok Kebijakan Langkah Penyelesaian Permasalahan Rencana Pembangunan Hotel The Rayja di Desa Bulukerto.
Lalu ada Surat Kementerian Lingkungan Hidup perihal Rekomendasi Tindak Lanjut Pembangunan Hotel The Rayja, dan terbaru Surat Ombudsman RI perihal Penyalahgunaan Wewenang Dalam Pemberian IMB The Rayja Cottage
Warga Sidomulyo yang juga anggota FMPMA, Zaenal mengungakapkan, pemasangan baliho untuk mengingatkan pejabat Pemerintah Kota (Pemkot) Batu yang menerima surat dari Ombudsman dan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH).
Hal ini agar pejabat Pemkot segera menindaklanjutinya, dan menghentikan pembangunan hotel yang masih berlanjut.
“(Baliho) Dipasang di sini karena persoalan The Rayja bermula dari Arif As Shidiq waktu itu menjabat camat Bumiaji (sekarang Camat Batu). Ini cuma memperingatkan, bahwa Arif masih bertanggung jawab menyelesaikan persoalan Gemulo (sumber mata air),” papar Zaenal.

 

 

The Rayja hotel digugat balik warga Gemulo Rp 318 M

Warga Gugat The Rayja Rp 318 M

Selasa, 19 November 2013 20:07 WIB

SURYA Online, MALANG - Forum Masyarakat Peduli Mata Air (FMPMA) Kota Batu, berencana menggugat balik PT Panggon Sarkasa Sukses Mandiri, selaku manajemen Hotel The Rayja Resort, secara perdata ke Pengadilan Negeri (PN) Malang sebesar Rp 318 miliar.
Warga menganggap, pembangunan hotel tersebut mengancam kelestarian sumber air Gemulo. Saat ini, warga masih mengumpulkan dokumen-dokumen pelanggaran yang dilakukan PT Paggon, untuk memperkuat materi gugatan.
"Warga merasa dirugikan dengan pembangunan hotel tersebut, karena pembangunannya mengancam kelestarian sumber air Gemulo yang dimanfaatkan sekitar 9.000 warga di empat desa," kata kuasa hukum FMPMA, Eko Setyo Cahyono, Selasa (19/11/2013).
Dikatakannya, pembangunan hotel menyebabkan pasokan air untuk irigasi warga menurun sehingga warga harus berebut air irigasi untuk mengaliri tanaman. Selain itu, sumber air untuk kebutuhan air minum bagi warga setempat juga menyusut. "Kerugian materiil dan immateriil yang dialami warga mencapai Rp 318 miliar," ujarnya.
Sebelumnya, PT Panggon menggugat secara perdata koordinator FMPMA, Rudi dengan ganti rugi sebesar Rp 30 miliar pada 22 Agustus 2013. Majelis hakim, telah melakukan mediasi antara kedua belah pihak, namun tak ada titik temu.
Sidang lanjutan kasus itu, rencananya digelar Selasa (19/11/2013), dengan agenda pembacaan jawaban tergugat FMPMA. Namun sidang ditunda, karena penggugat PT Panggon meminta perubahan atas gugatan yang diajukan sebelumnya.
Kuasa hukum PT Panggon, Sumardan, mengatakan akan memperbaiki redaksional gugatan. Namun, esensi dari gugatan yang diajutan tidak akan berubah. Dikatakannya, penundaan sidang untuk menyempurnakan gugatan diatur dalam hukum acara perdata. Dalam hukum acara diperbolehkan melakukan perubahan perbaikan gugatan. Menurutnya, perubahan itu berkaitan dengan kesalahan penulisan. "Kami diberi waktu satu minggu, untuk melakukan perbaikan. Hal ini sah-sah saja, karena penyempurnaan gugatan itu sudah diatur dalam undang-undang," ujarnya.
Dewan Daerah Wahana Lingkungan Hidup Jawa Timur, Purnawan Dwikora Negara mengatakan sesuai peraturan daerah tata ruang, sumber air Gemulo menjadi kawasan perlindungan setempat. Menurutnya, pembangunan The Rayja setinggi tiga lantai dengan 68 kamar, dianggap menganggu lingkungan.
Ia menjelaskan, sesuai Peraturan Menteri Negeri Lingkungan Hidup tentang Amdal menyebutkan setiap usaha yang menimbulkan dampak lingkungan serius harus mengajukan Amdal. Sedangkan The Rayja hanya memiliki UKL dan UPL. "Secara hukum izin tersebut ilegal," katanya.
Dalam sidang di PN Malang, Selasa (19/11/2013), ratusan warga Kota Batu datang untuk memberikan dukungan moral terhadap pejuang mata air sumber Gemulo, Haji Rudi. Warga membawa poster, dan melakukan orasi di PN Malang. Warga juga kecewa saat majelis hakim menunda sidang tersebut.

Penulis: Samsul Hadi

Editor: Adi Agus Santoso

 

Aktivis Tolak The Rayja diperdatakan sangat diprihatinkan LBH Pers

LBH Pers Prihatin Aktivis Lingkungan Diperdatakan

Rabu, 30 Oktober 2013 15:57 WIB

Warga enam desa saat berdemonstrasi di Balai Kota Batu, Senin (17/6/2013).

SURYA Online, BATU - Aktivis Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers Surabaya
prihatin sikap pemilik hotel The Rayja Batu yang memerdatakan aktivis lingkungan dari Forum Masyarakat Peduli Mata Air (FMPMA) Sumber Umbul Gemulo, ke Pengadilan Negeri Malang.

Gugatan ini terkait erat dengan aktivitas Rudi bersama-sama masyarakat Gemulo yang menolak pembangunan hotel The Rayja.

Mereka menilai pembangunan itu akan merusak sumber mata air, tidak mengantongi syarat analisis dampak lingkungan dan bertentangan dengan rencana tata ruang.

Direktur LBH Pers Surabaya, Athoillah, S.H melalui pesan elektroniknya kepada SURYA Online, Rabu (30/10/2013), menyebut gugatan tersebut merupakan ancaman
terhadap hak masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan lingkungan hidup, serta hak untuk berserikat dan berekspresi secara bebas.

Padahal hak-hak tersebut telah dijamin, baik dalam konstitusi, peraturan perundangan dibawahnya serta berbagai perjanjian internasional maupun regional yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia.

"LBH Pers khawatir pengunaan fasilitas hukum, baik berupa laporan pidana atau gugatan perdata semacam ini dapat membungkam hak-hak dan inisiatif mandiri masyarakat sipil untuk mempertahankan kepentingannya," terang Athok, panggilan akrabnya.

Atas hal tersebut, LBH Pers Surabaya mengingatkan majelis hakim Pengadilan Negeri Malang agar berhati-hati dalam memimpin dan memutus gugatan ini.

Sebelumnya, Rudi digugat secara perdata berupa meterial sebesar Rp 2 miliar.

Bukan hanya perdata, pembangun The Rayja juga memidanakan Rudi dan beberapa warga dengan tuduhan merusak aset di kawasan pembangunan.