Kamis, 28 Maret 2013

Walikota Batu beserta SKPD janji selesaikan Kasus Hotel The Rayja



Tuesday, 26 March 2013 20:31 Media Online Bhirawa

Batu, Bhirawa
Walikota Batu, Eddy Rumpoko menegaskan bahwa permasalahan Sumber Mata Air Umbul Gemulo (SMA-UG) bisa diselesaikan di internal Pemkot. Ia juga menjamin tidak ada unsur politik dalam pemberian ijin pendirian hotel The Rayja di area Sumber Mata Air Umbul Gemulo.
Hal itu disampaikan Eddy saat menemui perwakilan warga peduli mata air di gedung Bina Praja, Balaikota Batu, Selasa (26/3). Ada sekitar 20 orang pecinta mata air yang tergabung dalam Forum Masyarakat Peduli Mata Air (FMPMA).
Dalam pertemuan itu, Edi Rumpoko didampingi kepala (SKPD) diantaranya, Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) M Syamsul Bakri, Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Sugeng Pramono, Kepala Satpol PP Erwan Puja Fiatno, Kepala Dinas Pariwisata Mistin, Kepala Bappeda Eny Rachyuningsih, Kepala Bakesbanglinmas Sinal Abidin, Kepala Pengairan dan Bina Marga, Himpun.
Eddy Rumpoko menegaskan kepada masyarakat jika dirinya tidak ada kepentingan dalam pemberian ijin pendirian hotel dan ke depan ia ingin Umbul Gemulo betul-betul bisa dimanfaatkan masyarakat. "Kami tidak ada kepentingan, apakah wali kotanya, kepala bappedanya, camatnya, atau kadesnya. Kalau ada kepentingan, maka akan menjadi hal buruk,"tegas Eddy.
Saat ini keberadaan Sumber Mata Air Umbul Gemulo sudah dimanfaatkan oleh banyak kalangan. Air di sana saat ini sudah digunakan oleh PDAM Batu dan Malang, Hippam, perorangan mulai dari rumah tangga, irigasi hingga hotel.
Menghadapi desakan warga tentang pencabut izin hotel The Rayja, Eddy meminta SKPD terkait untuk langsung menjelaskan persoalan mata air itu.
Sementara itu warga yang hadir di balai kota berasal dari tiga desa yang berada di sekitar area  Sumber Mata Air Umbul Gemulo. Yaitu, Desa Bumiaji, Desa Bulukerto dan Sidomulyo. Mereka datang ke balaikota atas undangan walikota. "Kami akan menagih janji Wali Kota Batu, yang akan mencabut izin pembangunan hotel The Rayja,"ujar H.Rudi, kordinator FMPMA.
Warga mendesak agar walikota melakukan pencabutan ijin hotel yang hanya berjarak 160 meter dari mata air, karena dikhawatirkan bisa merusak produksi air di sumber tersebut.
Sebagai solusi, warga meminta agar pemkot Batu  membeli lahan yang hendak digunakan untuk membangun hotel The Rayja. "Ini bukan tukar guling, tapi tukar lahan. Karena hanya dengan jalan ini maka rencana pembangunan hotel The Rayja bisa dihentikan,"ujar Supi'i, salah satu warga desa Bumiaji dari unsur HIPPAM (Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum.
[nas]

Walikota Batu melirik Air Panas Cangar



Eddy Rumpoko Hidupkan Arboretum dan Air Panas Cangar

Kamis, 28 Maret 2013 20:39 WIB | Dibaca: 56 | Editor: Adi Agus Santoso | Reporter : Iksan Fauzi  
SURYA Online, BATU - Wali Kota Batu, Eddy Rumpoko melirik keindahan alam Arboretum (hulu brantas) dan pemandian air hangat Cangar. Dua keindahan alam itu, kata Eddy bisa dioptimalkan untuk menambah obyek wisata.

Menurut Eddy, dulu Arboretum adalah obyek wisata yang dikenal masyarakat luar Batu, tapi sekarang kondisinya tidak lagi berkembang. Karena itu, Eddy berkeinginan untuk mengoptimalkan kawasan itu agar dilirik wisatawan.

“Kami sudah koordinasi dengan Perhutani (pemilik kewenangan), ini perlu kerjasama dengan pemkot,” ujar Eddy usai menghadiri peringatan Hari Air Sedunia di Arboretum, Kamis (28/3/2013).

Arboretum sebenarnya bisa menjadi kawasan berlibur, pendidikan lingkungan, serta aktivitas menanam pohon guna melestarikan hulu brantas. Selain itu, ada pemandian air hangat cangar yang juga belum dimaksimalkan. Meskipun pemandian itu dikelola oleh Provinsi Jatim, sebaiknya nanti bisa dikerjasamakan dengan Pemkot Batu agar lebih menarik. “Saya sudah bicara dengan Wagub Saifullah Yusuf untuk dioptimalkan. Konsep saya bisa diwujudkan,” katanya.


Warga Sumber Brantas bersih-bersih Arboretum



Peringati Hari Air, Warga Batu Bersih-bersih Sumber Brantas
Kamis, 28 Maret 2013 15:40 WIB | Titis Jati Permata | Reporter : Iksan Fauzi

SURYA Online, BATU – Ratusan warga Desa Sumberbrantas, Batu, beserta TNI, POLRI, siswa sekolah, aktivis lingkungan menggelar bersih-bersih sekitar sumber Sungai Brantas, Kamis (28/3/2013).

Bersih-bersih ini untuk memperingati hari air sedunia.

Ratusan warga itu sejak pukul 08.00 berkumpul di halaman arboretum, tempat sumber Sungai Brantas.

Mereka membawa peralatan seadanya, mulai cangkul, sabit dan pisau.

Selama dua jam, mereka membersihkan sungai tempat mengalirnya air.

Usai bersih-bersih mereka berkumpul tepat di atas sumber dengan membawa tumpeng berisi engkung ayam.

Sekretaris Hang Lestari Tirto Sumberbrantas, Samiran (58) berharap, kegiatan seperti itu tetap dilakukan setiap saat.

Ia mengatakan, sumber Sungai Brantas ini sudah mengalami pengurangan debit air akibat kondisi alam di sekitarnya semakin hari semakin gundul.
Akses Surabaya.Tribunnews.com lewat perangkat mobile anda melalui alamat

Selasa, 26 Maret 2013

Batu, butuh 30 % Hutan Perawan



Butuh 30 Persen Hutan Primer
Dikutip dari Radar Batu (Ziqi): March 23, 2013
KOTA BATU- Untuk menyelamatkan daerah hulu Brantas perlu kerja keras. Berdasarkan estimasi pakar teknik lingkungan ITS (Institut Teknologi Sepuluh November) Surabaya, Dr Eddy Sudjono, Batu butuh 30 persen hutan primer. Yaitu hutan yang di dalamnya penuh tanaman tegakan. Banyaknya porsi hutan primer yang dibutuhkan itu menurutnya karena Kota Batu sebagai daerah tempat hulu Brantas. Karena hutan primer, maka hutan ini tak boleh dijamah untuk produksi.
Tanaman tegakan yang ada juga tidak boleh ditebang dengan alasan apapun. ”Kalau perlu jadikan semacam hutan yang benar-benar murni, lengkap dengan binatangnya,” ujar ketua program studi teknik lingkungan fakultas teknik sipil ITS itu. Tanaman tegakan dalam hutan primer minimal 100 pohon. Selain di-setting menjadi penadah air hujan, saat musim kemarau seperti sekarang penyiraman harus rutin dilakukan. ”Hutan primer ini sekaligus untuk menyimpan cadangan air lebih la ma di dalam tanah,” tukasnya. Demikian pula ketika berbicara tentang RTRW (rencana tata ruang dan wilayah) serta RDTRK (rencana detail tata ruang kota) Batu. Pemkot dan DPRD Kota Batu harus menegaskan aturan bahwa kawasan sumber air dan desa sekitar hulu Brantas harus bersih dari rencana laju pembangunan fisik.
Pemetaan sumber air yang tersisa di kota dingin ini harus dimasukkan ke dalam RTRW dan RDTRK. Di dalamnya harus dicantumkan pula la ra-ngan membangun bangunan di sekitar sumber air. ”Ini ikhtiar penting bagi eksekutif dan legislatif dalam melindungi sumber air di Batu,” terangnya. Sementara itu ahli perencanaan wilayah kota Universitas Brawi jaya, Dr. Budi Sugiharto menambahkan, aturantata ruang di Batu harus ditaati. Kawasan resapan air tak boleh dibangun
bangunan apa pun. Menurutnya, sebagai daerah penjaga hulu Brantas, Batu wajib konsen pada pelestarian lingkungan. ”Kalau pun ada pembangunan, lebih baik semuanya dipusatkan di kota,” kata dosen fakultas teknik UB itu.

Pemerintah Pusat akan beri Insentif daerah Pro Lingkungan



Gagas Insentif untuk Daerah Prolingkungan
Dikutip dari Radar Batu (Ziqi) March 20, 2013
KOTA BATU- Pemerintah daerah kini tak bisa main-main melakukan pembangunan. Me reka juga harus selektif menerima investor. Karena berdasarkan aturan baru, segala bentuk pembangunan harus mempertimbangkan aspek lingkungan. Sebagai ganjarannya, pemerintah pusat mewacanakan insentif untuk daerah yang pro lingkungan. Hal itu disampaikan Profesor Dr Candra Fajri Ananda, pakar ekonomi Universitas Brawijaya (UB) dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kota Batu di Hotel Pur nama Batu, kemarin. Dia mengatakan, Batu sebagai daerah hulu Brantas jelas memegang peran penting dalam pelestarian lingkungan. Karena pelestarian daerah resapan air banyak di terdapat di Batu. Termasuk dengan sumber-sumber mata air.
”Investasi sebesar apa pun jangan sampai mengabaikan aspek lingkungan, seperti pertimbangan daerah resapan air,” ujar guru besar fakultas ekonomi dan bisnis (FEB) UB itu. Dia mencontohkan beberapa daerah yang abai terhadap pertimbangan aspek lingkungan. Seperti Jember yang pernah bekerjasama dengan Pemprov Jatim untuk membangun berbagai proyek seperti gorong- gorong dan jalan. Ternyata pembangunan itu mengabaikan daerah resapan air. Akibatnya banjir meluluh lantakkan proyek tersebut. ”Setelah itu akhirnya mulai dicamkan bahwa aspek lingkungan tak main-main, harus dipertimbangkan,” tukasnya. Lebih lanjut, pihaknya dan pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Keuangan RI mulai merancang insentif bagi daerah yang pembangunannya prolingkungan.
Artinya daerah- daerah itu akan mendapat insentif berupa dana segar untuk pembangunan dari APBN. Tentu saja setelah pemerintah pusat menilai seluruh aspek perlindungan lingkungan telah di penuhi daerah tersebut. ”Sekarang masih dalam tahap perancangan, nantinya kalau sudah terlaksana tentu sangat membantu dalam pembangunan,” tutur dia. Candra juga menambahkan perlunya Pemda meningkatkan SDM (sumber daya manusia) Kota Batu. Utamanya untuk menyambut berbagai investor. Dia mengaku pernah men dapatkan data tentang jumlah pekerja lokal di sebuah wahana wisata modern di Kota Batu, besarnya hanya 25,9 persen dari seluruh karyawan. Ini dikatakannya tidak adil. ”It’s not fair, masak nasib orang Batu akan sama dengan orang Betawi di Jakarta yang sekarang terpinggirkan,” ucapnya. (radar)